KPK akan Geledah Kantor PDI Perjuangan, Tim Hukum: Itu Melanggar Hukum

Home / Berita / KPK akan Geledah Kantor PDI Perjuangan, Tim Hukum: Itu Melanggar Hukum
KPK akan Geledah Kantor PDI Perjuangan, Tim Hukum: Itu Melanggar Hukum Konferensi pers pembentukan tim hukum PDI Perjuangan di kantor partai banteng moncong putih, Jakarta. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia).

TIMESPALEMBANG, JAKARTA – Tim Hukum PDI Perjuangan menduga upaya sejumlah orang diduga penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki kantor pusat partai itu di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1) lalu, adalah perbuatan melanggar hukum. 

Menurut Koordinator Tim Pengacara DPP PDI Perjuangan Teguh Samudra, sejumlah orang mengaku penyidik KPK datang hendak menggeledah Kantor DPP tidak membawa surat dan dokumen yang resmi. 

"Terkait upaya penggeledahan dan penyegelan yang hendak dilakukan oleh penyidik KPK di Gedung PDI Perjuangan pada 9 Januari 2020, tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas. Itu adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik," ujar Teguh dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam.

Teguh menjelaskan, berdasarkan UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 B ayat (1) huruf (b), pada intinya menyatakan, "Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan."

Dan di dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas." Oleh karena itu, kata Teguh, menurut hukum, izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah hal yang wajib dan mutlak ada.

"Selanjutnya penggunaan Sprint Lidik lama guna melaksanakan OTT pada masa kepemimpinan pimpinan KPK yang baru tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 70B dan Pasal 70C," kata Teguh. 

Dalam Pasal 70B menyatakan, "Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Sedangkan Pasal 70C menyatakan “Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang ini," kata Teguh, tim hukum PDI Perjuangan mengutip bunyi Pasal 70C UU 19 Tahun 2019. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com