Komisi XI Raker Bersama OJK Bahas Masalah Jiwasraya

Home / Berita / Komisi XI Raker Bersama OJK Bahas Masalah Jiwasraya
Komisi XI Raker Bersama OJK Bahas Masalah Jiwasraya anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian (FOTO: swarasenayan)

TIMESPALEMBANG, JAKARTAKomisi XI DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Raker untuk membahas kinerja pengawasan terhadap industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

Hadir dalam rapat tersebut antara lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, dan Kepala Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto awalnya berlangsung tertutup. Namun, setelah 10 menit rapat berjalan, Raker bersama OJK digelar secara terbuka.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat memaparkan kinerja industri keuangan seperti pasar modal atau IHSG mendapat interupsi dari anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian. Ramson meminta agar OJK memaparkan kinerja keuangan industri keuangan termasuk Jiwasraya.

"Ini perlu ada petanggung jawaban kepada publik. Sesuai agenda rapat kinerja pengawasan. Yang disampaikan OJK ini industri keuangan. Lalu bagaimana pengawasannya? Maksud saya biar dipaparkan sistem pengawasan OJK-nya lalu ketika tertutup nanti terkait menjaring masalahnya seperti apa," ujar Ramson.

Wimboh mengakui dalam pengawasan OJK terhadap perbankan dan IKNB (termaduk Jiwasraya) ada perbedaan atau celah. "Pengawasan kita secara umum, kita punya teknik pengawasan. Begitu kita masukkan ke dalam perbankan itu sudah kita reform dan ini adalah best practice. Nah ini sebenarnya yang kami lihat ada gap memang dengan pengawasan IKNB," ungkap Wimboh.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) pengawasan kinerja industri jasa keuangan, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pembentukan panja Komisi XI juga nantinya akan berkoordinasi dengan panja Komisi VI yang menangani masalah korporasi dan panja Komisi III DPR RI yang menangani dari sisi hukumnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com