BHS: Menko PMK Harus Jadi Barisan Depan Penanganan Covid-19

Home / Berita / BHS: Menko PMK Harus Jadi Barisan Depan Penanganan Covid-19
BHS: Menko PMK Harus Jadi Barisan Depan Penanganan Covid-19 Praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) RI tampil di depan dan memimpin langsung pencegahan dan penanggulangan virus corona atau Covid-19. (Foto: BHS)
Fokus Berita

TIMESPALEMBANG, SURABAYA – Praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia RI (Kemenko PMK RI)  tampil di depan dan memimpin langsung pencegahan dan penanggulangan virus Corona atau Covid-19.

BHS menyampaikan bahwa Menko PMK Muhadjir Effendy belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mencegah dan mengatasi wabah Covid-19, padahal penanggulangan bencana berada di bawah koordinasinya.

“Menko PMK seharusnya aktif memimpin langsung Gugus Tugas Penanganan Covid-19, bukan malah dialihkan kepada Kepala BNPB. Jangan biarkan Presiden Jokowi menanggung sendiri beban dalam mengatasi wabah Covid-19," kata BHS Kamis (9/4/2020).

Ia menilai Menko PMK yang bertanggung jawab pada penanggulangan bencana. Menko PMK berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga akan lebih mudah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

“Wewenang Menko kan lebih besar sehingga bisa berkoordinasi lintas sektoral kementerian dan lembaga," katanya.

Ia menyampaikan penanganan Covid-19 jangan diserahkan ke pejabat-pejabat di bawahnya, karena menyangkut keselamatan nyawa publik, tapi harus dipimpin langsung oleh Menko PMK RI di tingkat pusat dan kepala daerah di tingkat daerah.

Bambang Haryo mengatakan Menko PMK RI harus lebih gencar menyosialisasikan tentang social atau physical distancing serta upaya meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat melalui edukasi pola hidup sehat dan peningkatan gizi.

Menko PMK RI juga harus melibatkan menteri terkait, seperti halnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang harusnya sangat berperan ikut menyosialisasikan pencegahan virus akibat lingkungan yang tidak memadai dan juga masalah seperti physical distancing, disinfektan lingkungan, dan pemanfaatan sinar matahari serta semua tumbuh-tumbuhan dan juga udara yang bersih untuk kesehatan manusia.

"Tetapi hingga saat ini belum bergerak," katanya.

Menteri Pertanian juga diminta segera mendorong produksi komoditas pokok pangan maupun tanaman obat untuk pencegahan virus, seperti kunir, jahe, sirih, brokoli, tomat, kelapa hijau, madu, telur, dan sebagainya dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi hingga saat ini banyak komoditas pokok pangan yang kesulitan didapatkan dan berharga mahal.

“Pemerintah harus memproteksi komoditas itu agar harganya murah. Untuk itu, Menteri Perdagangan diminta menjaga keseimbangan supply dan demand, memperkuat peran Satgas pangan," tambahnya.

Ia juga menyampaikan obat-obatan yang selalu terus bergerak untuk memberantas kartelisasi dari spekulan yang sekarang marak di negara kita mengakibatkan tidak terjangkaunya daya beli di masyarakat. Kemudian, di sisi transportasi, Menteri Perhubungan harus berperan mengendalikan tarif angkutan udara agar tidak jauh di bawah batas bawah dan malah mendorong diskon harga tiket pesawat.

Padahal seperti yang kita ketahui bahwa penyakit atau virus Covid-19 ini berasal sebagian besar dari masyarakat kelas menengah dan keatas serta turis asing yang menggunakan tiket pesawat. Kebijakan Menteri Perhubungan di awal kemunculan virus hingga saat ini bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi pergerakan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara.

"Menteri Perhubungan harus menjamin kelancaran arus barang dan penumpang dari semua moda dengan mengikuti protokol kesehatan," tambahnya.

Bambang Haryo juga menyoroti upaya pemerintah yang dinilai kurang efektif dalam penanganan pasien positif Covid-19, membangun rumah sakit darurat di Pulau Galang, Batam, dan memfungsikan Wisma Atlet sebagai RS darurat.

“Kenapa pemerintah tidak memanfaatkan kapal-kapal Pelni untuk RS darurat karena hampir sebagian kapal Pelni saat ini tidak beroperasi dan tetap mendapatkan subsidi setiap tahun," terangnya

Ia menjelaskan daya tampung per kapal sekitar 1.300-3.000 penumpang, sehingga jika 2 kapal saja sudah bisa menampung diatas 5.000 pasien Covid-19. Sementara, RS darurat di Pulau Galang hanya berkapasitas 360 tempat tidur dan jauh dari pusat episentrum Covid-19 terutama di Jawa, khususnya di Jakarta, sehingga akan berdampak membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mobilisasi.

Selain itu, pemerintah seharusnya memanfaatkan sanatorium penderita TBC yang jumlahnya sangat banyak untuk penderita Covid-19 di seluruh Indonesia tetapi saat ini tidak dimanfaatkan. Sanatorium ini dinilai cocok untuk rumah sakit sementara Covid-19 karena umumnya berada di dataran tinggi dan dekat pegunungan yang udaranya bersih dan sejuk.

Berdasarkan data, ungkap Bambang Haryo, banyak PDP (pasien dalam pengawasan) dan ODP (orang dalam pengawasan) yang tinggal di daerah dengan ketinggian 500-600 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti Malang, Magetan dan Bandung, banyak yang dinyatakan sembuh.

Menurut dia, kemungkinan ada hubungan antara kondisi udara sejuk dan bersih dengan percepatan penyembuhan penyakit Covid-19 yang menyerang paru-paru seperti TBC.

BHS juga mengusulkan pemerintah agar memanfaatkan kompleks perkampungan atlet Hambalang yang terbengkalai untuk dijadikan rumah sakit darurat Covid-19. Lokasinya berada di ketinggian 500-600 mdpl dan jauh dari pemukiman penduduk, kompleks Hambalang juga mudah diakses dari wilayah Jabodetabek yang menjadi episentrum wabah Covid-19. Mobilisasi pasien, tenaga medis, serta keperluan lain akan lebih mudah dan murah.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com