Menkopolhukam RI: RUU Haluan Ideologi Negara Itu Kewenangan DPR RI, Pemerintah Hanya Mampu Mengimbau Agar Ditunda 

Home / Berita / Menkopolhukam RI: RUU Haluan Ideologi Negara Itu Kewenangan DPR RI, Pemerintah Hanya Mampu Mengimbau Agar Ditunda 
Menkopolhukam RI: RUU Haluan Ideologi Negara Itu Kewenangan DPR RI, Pemerintah Hanya Mampu Mengimbau Agar Ditunda  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Mahfud MD (foto: Instagram/Mahfud MD)

TIMESPALEMBANG, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Mahfud MD menyampaikan dua poin utama mengenai keputusan pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Dua poin terkait RUU HIP tersebut, menurut Mahfud MD dari sisi substansi, Presiden menyatakan TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 dinyatakan masih sah berlaku dan menjadi jangkauan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk aturan ideologi.

“Pancasila itu adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan pemahaman yang harus diutarakan atau dimaknai dalam satu tarikan napas. Tidak bisa satu sila, dua sila, tiga sila, empat sila, tapi lima sila sekaligus sebagai satu kesatuan,” kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Kedua, dari sisi prosedur, Mahfud mengungkapkan bahwa RUU HIP adalah usul inisiatif DPR. Dalam hal ini pemerintah tidak punya kewenangan untuk langsung mencabut RUU tersebut. Untuk itu, pemerintah menyatakan menunda pembahasannya.

“Itulah sikap pemerintah dalam sebuah legislasi yang sedang berjalan, maka pemeritah minta menunda, pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan lembaga legislatif, bukan sesuatu yang bisa dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Mahfud menambahkan, dalam proses pembahasan tentang urgensi dan materi dari RUU HIP ini, pemerintah pun meminta kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan.

"Sebaiknya DPR RI lebih banyak lagi berdiskusi dengan masyarakat. RUU Haluan Ideologi Pancasila ini masih jadi polemik," pungkas Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI). (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com