Bank Pelaksana KUR Tidak Boleh Pindahkan Kredit Komersial ke KUR

Home / Ekonomi / Bank Pelaksana KUR Tidak Boleh Pindahkan Kredit Komersial ke KUR
Bank Pelaksana KUR Tidak Boleh Pindahkan Kredit Komersial ke KUR Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019) siang. (FOTO: Humas Setkab)

TIMESPALEMBANG, JAKARTA – Ternyata masih ada praktik Bank Pelaksana KUR hanya memindahkan dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat atau KUR.

"Praktik-praktik seperti ini tidak boleh terjadi. KUR harus betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas,” tegas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberi pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019) siang.

Presiden RI Jokowi mengaku menerima laporan adanya perbankan yang masih meminta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR, karena khawatir pinjaman macet.

“Yang ini perlu saya koreksi, karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM, dan kita harapkan dengan pendampingan itu, mereka bisa naik kelas ke kelas yang lebih atas,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah akan meningkatkan anggaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi Rp 190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% menjadi 6%.

“Dengan angka yang sangat besar itu, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),” kata Presiden.

Dengan platform KUR yang semakin besar, Presiden mengingatkan, jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi, karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran atau tidak masuk pada sektor produktif. Karena laporan yang diterimanya, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan.

“Ini harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian, dan untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari platform yang ada,” kata Presiden.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Presiden, juga baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah.

"Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tuturnya.

Dicontohkan Presiden RI Jokowi, apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawakan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com